Lintasbengkulu.com, BS – Karena keterbatasan waktu serta hasil kesepakatan dari 25 anggota dewan bersama eksekitif, Kamis malam (29/11/18) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan 2 agenda paripurna.
Pada rapat pertama yakni Penjelasan Bupati terhadap rancangan perda tentang APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2019. Sekaligus penyerahan buku raperda oleh Plt Bupati Gusnan Mulyadi kepada ketua Ketua DPRD BS Yevri Sudianto.
Pada rapat kedua yaitu tentang Pandangan Umum Fraksi, oleh Tujuh fraksi yang ada di DPRD BS terhadap Raperda 2019.
Pada paripurna kali ini dihadiri sebanyak 23 anggota dewan, tiga diantaranya tidak hadir.
Dalam pandangan terhadap Raperda Kabupaten BS pada tahun 2019 itu, Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Dodi Martian S.Hut, menyoroti aspek pembangunan.
Menurutnya, pembangunan hendaknya dimulai dari desa.”Jangan terkesan yang misikin tambah misikin, dan yang kaya tambah kaya. Sebab sekarang ini pembangunan fokus di perkotaan,” kata Dodi.
Banyaknya fasilitas yang rusak, seperti Peralatan kesehatan, pertanian, dan kebersihan. juga disorot Fraksi Golkar.
Pandangan Fraksi PDI P yang disampikan Izurman, untuk dilaksanakan.
Sementara itu Fraksi Demokrat, yang diwakili Muhajirin. mengemukakan tujuh permasalah daerah. dDiantaranya, bidang pendidikan, pariwisata, hutang kesehatan, ekonomi, infrastruktur pertanian, serta Perda hewan ternak menurut frasi Demokrat agar diberikan anggaran.
Fraksi PAN, mendukung prioritas anggaran pertanian serta kesehatan. menurutnya, dua bidang ini masih sering dikeluhkan masyarakat.
“Mendukung upaya sistem birokrasi. Harapan Rapbd dapat memnuhi harapan msyarakat,” papar Junianto Fraksi PAN.
Selanjutnya Fraksi PKPI, melalui juru bicaranya Agusman Jahim mengatakan, anggarkan dana Manatori harus sesuai dengan peraturan Kemenkeu.
Fraksi kesatuan perubahan Dodo zulkan. dalam pandangannya terfokus menyoroti tentang infrastruktur jalan dan jembatan, jaringan irigas, pendidikan, kesehatan. (ADV)
