Ajak Kerjasama, KIP Bengkulu Sambangi Bupati BS

by

Lintasbengkulu.com – Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sekitar pukul 10.01 WIB, Kamis, (28/7/2016) menyambangi Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Kedatangan Ketua KIP Bengkulu Emex Verzoni yang didampingi Wakil Ketua  Ifsanusi bersama Sekretaris Komisi Joni Iskandar ini bermaksud untuk mengajak kerjasama dalam mensosialisasikan UU RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 yang diatur dalam PP nomor 61 tahun 2010.

Kedatangan dan niat baik KIP Bengkulu ini disambut baik oleh Bupati BS. Adapun hasil pertemuan tersebut, Bupati Dirwan Mahmud sangat mendukung dan menyambut baik dan siap untuk  memberikan informasi kepada publik.

“Selaku pejabat pemerintah yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, saya siap dan harus memberikan informasi secara terbuka  kepada publik, dalam hal ini kepada masyarakat. Baik bagi Kepala SKPD dan seluruh badan Pubklik milik Pemerintah sesuai Peraturan dan Perundang-Undangan yang mengatur masalah ini harus memberikan Informasi kepada masyarakat, tentunya sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Dirwan usai pertemuan bersama KIP Bengkulu kepada wartawan.

Semantara itu, Ketua KIP Bengkulu Emex Verzoni mengucapkan terima kasih kepada Bupati BS Dirwan Mahmud yang siap membantu dalam hal ini untuk mensosialisasikan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut.

Kepada lintasbengkulu.com Emex  mengatakan, dengan banyaknya permasalahan yang ada sekarang ini, khususnya mengenai pemanfaatan Dana Desa dan ADD. Pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Bupati, untuk dapat menyampaikan atau memeberikan pemahaman kepada pemangku kebijakan  mengenai UU Keterbukaan Informasi ini.

“Sesuai UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 7 pada bagian Keempat mengenai kewajiban Badan Publik, wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi sesuai dengan kewenangannya kepada pemohon informasi selain yang dikecualikan,” papar Emek.

Dalam hal ini, lanjut ketua KIP Bengkulu ini,  informasi yang diberikan kepada masyarakat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) haruslah akurat, benar dan tidak menyesatkan. “Kalau di desa, penjabat PPID yang di tunjuk oleh Kepala Desa ini biasanya Sekdes,” terang Emex. (CW1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *