Bupati: Tidak Ada Satpol PP & Tenaga Damkar Dirumahkan

by

Lintasbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Ratusan tenaga kontrak Sat Pol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) tanpa alasan yang jelas di putus kontrak oleh Dinas Pol PP & PBK. Padahal dana honor kontrak mereka sudah ada dalam anggaran APBD di tahun 2020.

Bupati BS Gusnan Mulyadi saat mempimpin apel pagi di Kantor Pol PP dan PBK

Mengetahui kejadian ini dari puluhan tenaga kontrak Pol PP dan Damkar yang mengadukan nasibnya kepada dirinya, Bupati Gusnan Mulyadi, Senin (06/01/2020) langsung mengambil alih memimpin apel pagi di kantor Pol PP dan PBK dijalan Raya Padang Panjang itu.

“Tidak ada Satpol PP dan Honorer Damkar yg di rumahkan, titik tidak pakai koma,” kata Gusnan dengan tegas saat memimpin apel.

Informasi diperoleh, berita duka yang mengagetkan ratusan kontrak Pol PP dan puluhan tenaga Damkar yang diputus kontrak itu tanpa sepengetahuan Bupati Bengkulu Selatan. Hal ini membuat Bupati Gusnan geram dan sangat marah.

Ada juga informasi diperoleh, bahwa mereka yang di putus kontrak itu akan dipanggil dan kembali dilanjutkan kontrak pada tahun 2020 ini, namun tidak menerima honor selama 2 bulan. Hal ini membuat bupati bertanya akan di ke manakan uang itu. Serta timbul berbagai dugaan persepsi buruk yang akan dilakukan oleh pejabat penting Dinas Pol PP & PBK tersebut.

Informasi kembali didapat rencana uang kontrak Pol PP dan Damkar selama 2 bulan itu akan di gunakan untuk keperluan lainnya, seperti misalnya perbaikan Mobil Damkar yang rusak. Padahal uang tersebut di plot dan di anggarkan sesuai usulan yang ada di APBD tahun 2020 jelas peruntukannya.

“Nanti kebutuhan lainnya itu, kita carikan dana lainnya yang jelas dan tidak melabrak aturan,” tegas gusnan. (tom)