Camat di Bengkulu Selatan Ngotot Libatkan PMD Verifikasi DD, Ada Apa…???

by
ilustrasi
ilustrasi

//DD Belum Cair Pembangunan Terhambat//

LINTASBENGKULU.COM, BS – Saat ini hampir seluruh kegiatan pembangunan yang ada di Desa se-Kabupaten Bengkulu Selatan yang anggaran dananya berasal dari Dana Desa (DD) terpaksa harus terhenti. Hal ini disebabkan para Camat di Kabupaten ini, sepakat enggan mem-verifikasi usulan pencairan DD, kalau Dinas Pemeberdayaan Masayarakat Desa (PMD) tidak dilibatkan.

Kepala Dinas PMD Bengkulu Selatan, Siswanto, S.Sos melalui Kabid Pemerintahan Desa, Hamdan Sarbaini, S.Sos dikonfirmasi terkait hal ini, dirinya tidak menamfik keinginan para Camat yang ngotot ingin melibatkan PMD dalam Verifikasi usulan Dana Desa tersebut. Padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dana desa yang telah masuk ke RKUD paling lambat 7 hari sudah disalurkan ke RKD, dan seyokyanya sudah dimanfaatkan untuk pembangunan desa.

“Seminggu yang lalu memang ada sekitar 6 orang Camat datang ke Kantor PMD dan ketemu dengan saya. Mereka menginginkan Perbup tentang pengelolalaan keuangan DD ini dirubah, tujuannya agar Dinas PMD dapat dilibatkan dalam verifikasi usulan pencairan dana desa,” kata Hamdan.

Namun menurut Mantan Camat Air Nipis itu, Peraturan Bupati no 04 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolalaan Keuangan Dana Desa tersebut bisa saja dirubah kalau ada kesalahan. Dan bisa saja melibatkan Dinas PMD untuk verifikasi asal ada dasar hukumnya, tegas Kabid Pemdes.

“Perbup tersebut boleh saja di rubah kalau ada kesalahan. Dan untuk melibatkan PMD dalam mem-verifikasi usulan Dana Desa tidak ada dasar hukumnya, itu jelas diatur dalam PMK 225 tahun 2017,” tutur Hamdan.

Saat dimintai tanggapannya kenapa para camat ngotot harus melibatkan Dinas PMD dalam verifikasi usulan DD dari Desa, ia hanya mengatakan itu tidak ada dasar hukumnya. “Keterlibatan PMD dalam pengelolaan DD adalah Monitoring Pelaksanaan dan sistem keuangan DD, serta Pembinaan dan Pengawasan. Nah, kalau ada apa-apanya Camat dan PMD saya tidak tau,” tutup Hamdan.

Sementara itu Informasi didapat, 3 Desa di Kecamatan Manna, telah mencairkan DD tahap II dan telah melaksanakan pembangunan. Namun untuk desa-desa lainnya terhenti akibat keinginan para camat belum terpenuhi, padahal DD tahap ke-I tidak ada masalah dan lancar-lancar saja. Dari pihak Apdesi Bengkulu Selatan sendiri terkait belum cairnya DD tahap II tahun 2018 ini secara bersama-sama akan mengahadap Bupati Dirwan Mahmud. (tom)