Di Duga Jadi Provokator Dua Warga Seginim Di Bawa Ke Polres Bengkulu Selatan

by

Lintasbengkulu.com – Rencana Warga Kecamatan Seginim untuk menggelar demo penolakan Normalisasi air Nipis di Desa Darat Sawah gagal. Pasalnya dua warga yang merupakan koordinator lapangan (korlap) untuk menggelar demo itu dibawa ke Polres Bengkulu Selatan untuk diberikan penjelasan, Senin (1/08/2016).

Kedua yang diduga provokator yakni Yahudin (50) dan Asdin (58) diajak ke Mapolres Bengkulu Selatan (BS) atas permintaan  Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi  untuk menerima penjelasan mengenai tujuan normalisasi yang saat ini sedang dikerjakan

Setelah mendapat penjelasan dari Wabup Gusnan Mulyadi dan Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Napitupulu Yogi Yusuf, SH. SIK mengenai tujuan dan dampak yang akan ditimbulkan dalam pengerjaan normalisasi alur sungai tersebut, keduanya akhirnya memahami dan menerima apa yang disampaikan. Sehingga setelah menerima penjelasan Wabup dan Kapolres mereka siap memberikan penjelasan kepada warga yang sebelumnya salah persepsi mengenai teknis pekerjaan Normalisasi Alur Sungai tersebut.

“Kami mau demo itu karena khawatir akibat normalisasi ini. Bendungan Kota Agung yang baru saja selesai dibangun tahun 2015 kemarin itu dikhatirkan jebol. Sehingga berdampak pada Ribuan hektar sawah yang sumber airnya dari Bendungan Kota Agung itu kembali mengalami kekeringan,” kata Yahudin.

Selain itu lanjut Yahuddin yang merupakan seorang PNS dilingkungan Pemkab BS itu, gerusan material selanjutnya diperkirakan juga dapat mengancam Bendungan Selepa di Desa Babatan Ulu dan beberapa Jembatan yang ada dekat lokasi pengerukan material sungai, serta lahan persaawahan dan kolam perikanan warga. Namun setelah ada penjelasan Wabup, kami memahami dan tidak jadi demo, kata Yahudin.

Ditambahkan Asdin, adanya rencana demo tersebut lantaran selama ini antara warga dengan pihak perusahaan yang ditunjuk mengerjakan normalisasi alur sungai, dan Pemda Bengkulu Selatan terjadi mis komunikasi. Sebab informasi yang berhembus, pekerjaan normalisasi sungai Air Nipis tersebut berdampak negative dan merugikan masyarakat Seginim. Pasalnya material dari pengerukan pembentukan alur sungai tersebut diangkut ke luar dari kecamatan Seginim. Sehingga dikhawatirkan material habis dan air tetap menghantam rumah warga.

“Setelah di jelaskan seperti ini kami mengerti. Sebelumnya kami tidak tahu item apa saja yang akan dikerjakan. Yang kami tahu adalah hanya sekedar membentuk alur sungai dan hasil kerukannya diangkut. Kami minta Pak Wabup dapat membantu kami menjelaskan apa yang disampaikan kepada kami ini kepada Warga. Seperti mengenai   akan di buatnya penampang pada tanah pemukiman  warga yang sudah tergerus,  sehingga warga mengetahui tujuan dari Normalisasi yang sebenarnya,” ujar Asdin.

Sementara Wakil Bupati BS, Gusnan Mulyadi pada pertemuan bersama warga dan beberapa Kepala Desa di Desa darat Sawah Ilir, sekitar pukul 15.05 WIB tadi sore. Kepada warga masyarakat dirinya mengatakan, bahwa  tujuan utama normalisasi itu untuk mencegah rumah warga dari hantaman air ketika banjir bandang sungai Air Nipis. Pasalnya selama ini alur sungai sudah mendekati pemukiman warga. Dengan adanya pengendalian banjir dengan cara pembentukan alur sungai ini dirinya memastikan normalisasi yang dilksanakan sekarang ini tidak akan mengganggu sumber pengairan sawah warga, kemudian pemukiman warga aman dari amukan Air Nipis, dan tidak akan berdampak terhadap lahan persawahan dan kola  air deras warga, ujarnya.

“Saya pastikan adanya normalisasi ini, rumah dan usaha pertanian warga aman dan tidak akan terganggu,” ucapnya.

Hanya saja sambung Wabup, jika material diangkut oleh PT Pesona Karya Abadi yang ditunjuk sebagai pihka ketiga dalam pekrjaan ini, itu adalah suatu kewajaran. Pasalnya pada pekerjaan tersebut Pemda BS tidak mengeluarkan biaya sepeserpun.

“Untuk diketahui, biaya normalisasi itu minimal Rp 11 M, sedangkan pemda BS sendiri tidak ada anggaran, beruntung pihak PT Pesona Karya Abadi bersedia tanpa dibayar, sehingga sangat wajar material dari alur itu mereka ambil, sebagai imbal baliknya. Meskipun demikian, mereka tetap dibebankan untuk menyetor Pendapatan asli daerah (PAD),” tutup Gusnan. (Cw1)