Diduga Izin Abal-Abal, RCW Laporkan Perusahaan Tambak Udang ke-Polda Bengkulu

by
Galian Canal Fasilitas Tambak yang Diduga Didalam Kawasan Terlarang/TWA Wai Hawang Regional 95
Galian Canal Fasilitas Tambak yang Diduga Didalam Kawasan Terlarang/TWA Wai Hawang Regional 95
Galian Canal Fasilitas Tambak yang Diduga Didalam Kawasan Terlarang/TWA Wai Hawang Regional 95
Galian Canal Fasilitas Tambak yang Diduga Didalam Kawasan Terlarang/TWA Wai Hawang Regional 95
Lintasbengkulu.com, Kaur- Ddiduga izin tambak abal-abal, Lembaga RCW (Rafflesia Corruftion Watch) melaporkan PT. DPPP (Dua Putra Perkasa Pratama) ke Polda Bengkulu. Laporan dengan nomor: 25/DPP-RCW/09/2016, prihal dugaan Pelanggaran, Kecurangan, serta perusakan Kawasan TWA Wai Hawang itu langsung di tandatangani oleh ketua DPP RCW Bengkulu yakni Singosari Bustami.
Adapun yang menjadi dasar-dasar pelaporan Lembaga RCW Bengkulu tersebut yaitu, Undang-Undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi, PP Nomor 28 tahun 2011 tentang pengelolaan Swaka Alam dan Pelestarian Alam, dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaur No 4 tahun 2012 tentang tata ruang wilayah 2012-2032.
Ketua LSM RCW Bengkulu ini menapsirkan, bahwa PT.DPPP telah banyak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, seperti di Desa Linau adalah kawasan perikanan tangkap, artinya kata Singosri, PT DPPP ini telah melakukan usaha budidaya tambak udang tidak sesuai RTRW Kabupaten Kaur. Dan yang terparah lagi lanjut Dia,  PT.DPPP ini diduga telah merusak kawasan Konservasi TWA Wai Hawang regional 95 di dua lokasi yang berbeda. Sedangkan izin yang mereka kantongi adalah izin pemasangan perpipaan, dan ini sangat jelas lari dari kenyataan dilapangan, ujarnya.
Ditambahkan Singosari, Luas izin lokasi PT.DPPP adalah 60 Hektar sedangkan izin Lingkungan seluas 48 Hektar, hal ini di duga sengaja di ciptakan oleh pihak perusahaan untuk menghindar dari pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan luas lahan yang mereka cantumkan dalam izin lingkungan 48 Hektar artinya PT.DPP cukup mengurus izin RKL-RPL saja.
Ketua LSM RCW Bengkulu ini berharap, agar aparat penegak Hukum menjalankan tugasnya berdasarkan amanat Undang-Undang, dan memberikan sangsi tanpa pandang bulu kepada Investor yang telah melakukan perusakan Alam seperti Sepadan Pantai. Apalagi TWA itu sangat jelas dan harus di lindungi serta di lestarikan. Kenyataannya, TWA di gali untuk pembangunan KANAL tanpa izin, kata Singo.
“Kami sebagai Lembaga mendukung Investor untuk membangun Kaur menjadi lebih maju, tetapi dengan catatan jangan merusak SDA yang ada, apalagi kawasan konservasi. Lihat itu sepadan pantai kita Kaur di obok-obok orang yang datang dari luar Daerah. Aparat penegak hukum jangan pandang bulu, siappun harus diproses kalau menyalahi aturanm apalagi sampai merusak. Saya menduga hal itu terjadi adanya permainan bisnis kelas kakap yang melibatkan oknum tertentu,” tutup Singosari Bustami. (rza)