DPRD Bengkulu Selatan Sidak Normalisasi Darat Sawah

by
Dewan BS Cek Lokasi Normalisasi Sungai
Dewan BS Cek Lokasi Normalisasi Sungai

Lintasbengkulu.com, Bengkulu Selatan – Proses normalisasi alur Sungai Air Nipis di Desa Darat Sawah Kecamatan Seginim terus menuai polemik, sehingga membuat pihak DPRD Bengkulu Selatan (BS) hari ini, Senin (5/9/2016) sekitar pukul 11.30 wib harus turun kelokasi.

Cek lokasi ini di pimpin langsung oleh Waka II DPRD Bengkulu Selatan Yunadi yang diikuti anggota Komisi I Farizal, Ketua Komisi II Faizal Mardianto dan Anggotanya Hiliantono. Ikut juga Ketua Komisi III Isurman SH, anggota Yadera Suid dan Hatta Endrita.
Anggota Komisi III DPRD Bengkulu Selatan Yadera Suid mempertanyakan proses pekerjaan normalisasi yang dikerjakan oleh PT Pesona Karya Abadi (PKA). Selain itu juga dia mempertanyakan landasan hukum Pemerintah Daerah mempihakketigakan pekerjaan normalisasi  itu.
“Ini normalisasi atau eksploitasi galian C….???? Apalagi kami dapat informasi bahwa izin yang dikeluarkan ini adalah izin galian C. Terus kami lihat di sini cuma mengambil batuan saja, belum ada terlihat upaya untuk mengantisipasi terjadinya bencana, misalnya apakah akan dibangun bronjong atau penahan sedimentasi lainnya,?. Kontraknya dengan PT PKA itu seperti apa kami tidak tahu,” tanya Wakil Ketua II DPRD BS Yunadi didampingi Ketua Komisi III Isurman beserta anggota Faizal Mardianto, Yadera Suit, Hatta Endritta dan Parizal.
Dikatakan Yadera, dari pantauannya, selama ini yang terjadi hanyalah mengeksploitasi batuan galian C dan dijual oleh pihak ketiga dalam hal ini PT PKA Sehingga terkesan bahwa pengerukan alur Sungai Air Nipis dibarter dengan hasil batuan galian C.
“Kalau memang ini masuk dalam wilayah rawan bencana, sehingga perlu dilakukan normalisasi, mestinya ini harus melalui penetapan Perda terlebih dahulu. Untuk itu, kami akan mempertanyakan hal ini ke pihak ESDM provinsi terkait dengan perizinan,” tegas Yadera Suit.
Sementara itu Kepala Desa Darat Sawa, Hayanto, mengaku tidak memahami secara mendalam proses perizinan normalisasi. Namun dirinya mengaku pernah mengusulkan untuk dilakukan proses penanggulangan dan mengantisipasi bencana di sepanjang Sungai Air Nipis.
“Kalau permaslahan izin, saya kurang paham, itu urusan orang-orang di atas,” terang Hayanto.
Sementara itu salah seorang warga Seginim Doni Abdullah Wataf di hadapan anggota dewan mempertanyakan janji PT PKA yang banyak belum dipenuhi. Diantaranya pemasangan tembok penahan sedimentasi dari hulu sungai dan pembentukan tanggul pengaman sepanjang alur sungai yang mendapat dampak akibat pekerjaan oleh PT PKA yang hingga saat ini belum terealisasi.
“Sebelumnya PT PKA telah berjanji akan membuat tembok penahan sedimentasi paling lama tanggal 10 bulan September 2016 ini, tapi hingga hari ini juga belum ada. Untuk itu kami minta janji tersebut segera direalisasikan. Jika tidak, sesuai dengan janji, maka kami minta pengangkutan material batuan dihentikan dulu,” ujar Doni.
Sementara itu tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum 9PU) BS, Yaparin, mengaku sudah menyurati pihak PT PKA yang memperingatkan PKA untuk segera melakukan pemasangan tembok penahan sedemintasi, pembentukan tanggul pengaman dan mengarahkan arus sungai/pemasangan grip yang akan membahayakan pemukiman warga.
“Sudah dua kali pihak PT PKA kami peringatkan melalui surat, pertama tanggal 19 Agustus, Kedua pada 1 September kemarin,” demikian Yaparin. (Cw1)