Letkol Kalpander Sianipar: Silahkan Warga Gugat Kepengadilan Kalau Hak Mereka

by
Pemkab BS pasilitsi pertemuan TNI AU dengan Warga

LINTASBENGKULU.COM, BS – Belum adanya kata sepakat soal hibah lahan Lapter II dari TNI AU kepada Pemkab Bengkulu Selatan, hal ini mengharuskan pihak Lanud Sri Mulyono Herlambang yang dipasilitasi Pemkab Bengkulu Selatan mengumpulkan warga yang telah mendirikan bangungan di Lapter II Padang Panjang.

Pada pertemuan di gedung Reptaloka Pemkab BS, Rabu (05/12/18), pihak Lanud Sri Mulyono Herlambang yang diwakili Kadis Logistik Letkol Kalpander Sianipar, ia mengimbau, agar aktivitas mendirikan bangunan di lahan Lapter II seluas 350 hektar tersebut dapat dihentikan. Yang mana menurutnya saat ini lahan Lapter II ini masih dalam kendali TNI AU, dalam hal ini Lanud Sri Mulyono Palembang, jelasnya.

Terkait 616 rumah warga dan gedung perkantoran milik Pemkab BS yang telah berdiri di lahan milik TNI AU tersebut, Kolonel Kalpander Sianipar mengatakan, untuk sementara silahkan warga menggarap dan menempati rumah yang telah dibangun. “Namun sewaktu-waktu nantinya lahan ini akan dibangun oleh pihak TNI AU, masyarakat harus legowo untuk menyerahkan kembali lahan tersebut,” tegas Sianipar, kepada awak media saat dikonfirmasi bukti alas hak yang dimiliki warga.

Mengenai beberapa warga yang telah memperoleh bukti hak milik itu, seperti sertifikat lahan serta rumah yang didirikan diatas lahan Lapter II, dipersilahkan untuk melakukan gugatan kalau warga memang merasa punya hak. “Nanti kita akan ketemu di pengadilan,” tegas Kolonel.

Sementara itu Kepala Desa Pagar Dewa, Rusman Mahidi, dikonfirmasi terkait masalah ini, sepenuhnya nanti akan diserahkan kepada warga yang telah mendirikan bangunan di lahan Lapter II. “Kalaupun nanti lahan ini akan di bangun untuk kepentingan TNI AU, diharapkan kepada pemerintah untuk dapat mempertimbangkan bangunan warga yang ada di Lapter II,” kata Kades. (tom)