Nama Calon Dicoret, Mediasi PDIP Vs KPU BS Belum Ada Kata Sepakat

by
Mediasi sengketa DCT DPRD BS oleh Bawaslu Kabupaten
Mediasi sengketa DCT DPRD BS oleh Bawaslu Kabupaten

LINTASBENGKULU.COM, BS – Terkait Gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang salah seorang calon anggota legislatifnya yakni Lesman Hawardi di coret dari DCT (Daftar Calon Tetap) DPRD oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Selatan karena pernah dipidana secara hukum.

Hari ini sekitar pukul 09.05 WIB Jumat (28/09/18) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan mediasi antara pihak penggugat Partai PDIP dan tergugat KPU Bengkulu Selatan.

Pantauan lintasbengkulu.com, dari mediasi yang dilaksanakan, dari pihak penggugat yang dihadiri langsung oleh ketua partai PDI Perjuangan Barli Halim dan dari pihak tergugat dihadiri Ketua KPU BS Yulian SH, belum menemui kata sepakat.

Usai mediasi, ketua Partai PDIP Barli Halim dikonfirmasi, ia mengatakan, dari hasil mediasi baik dari pihak KPU maupun dari PDIP sendiri sama-sama mempertahankan argumentasinya.

“Belum ada kesepakatan, tadi masih sama-sama mempertahankan argumennya,” ujar Barli Halim singkat.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua KPU BS Yulian SH. Kepada media ini ia mengatakan, mediasi akan dilanjutkan pekan depan. “Apapun keputusan dari Bawaslu pada hasil sidang gugatan ini nanti tetap kita hormati,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Azes Digusti, S.Kom menjelaskan, karena mediasi pertama belum menemui kata sepakat maka akan dilakukan mediasi kedua. “Akan kita lakukan mediasi kedua pada Senin depan. Dari hasil mediasi kedua nanti kemungkinan sudah ada keputusan, tentunya keputusan ini telah melalui tahapan Ajudikasi (sidang sengketa hukum),” paparnya.

Dijelaskan Azes, proses mediasi ini dilaksanakan selama 12 hari sejak permohonan gugatan teregistrasi. “Begitu juga dengan hasil keputusannya juga sudah ada kepastian hukum dalam waktu 12 hari itu. Permohonan tergugat teregister pada Rabu 26 September 2018 kemarin,” terangnya.

Namun dalam mengambil keputusan hukum ini nanti sambung Ketua Bawaslu BS, pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi. “Ditolak atau dikabulkannya permohonan tergugat dalam keputusan sidang ini nanti sifatnya final dan mengikat. Kalau seandainya putusan dalam Ajudikasi nanti ditolak, silahkan saja kalau dari pihak pemohon ataupun termohon ingin melakukan upaya hukum lain,” demikian Azez Digusti. (tom)