Paripurna DPRD Penyampaian Rekomendasi LKPJ Bupati Bengkulu Selatan 2017

by

Lintasbengkulu.com – Selasa (15/5/2018), DPRD Bengkulu Selatan menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2017.

Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Bengkulu Selatan Yevri Sudianto. Dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD. Turut hadir unsur FKPD.

Sementara itu, dari pihak eksekutif hadir diantaranya Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Wakil Bupati Gusnan Mulyadi, Penjabat Sekda dan Pejabat eselon II dan II di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rekomendasi dari DPRD disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan. Berikut rekomendasi dari DPRD menyikapi LKPJ yang disampaikan Bupati Bengkulu Selatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

  1. Masih ada ditemukannya sekolah yang memungut uang komite/bulanan. Sehingga direkomendasikan agar program sekolah gratis ditinjau ulang.
  2. Jumlah guru yang belum merata agar dan penerima bantuan pendidikan yang belum merata. Agar dievaluasi.
  3. Masih banyak sekolah yang rusak agar diinventarisir dan diusulkan untuk menerima bantuan.
  4. Adanya temuan BPK Di Dikbud agar ditindaklanjuti.

Dinas Pertanian :

  1. Kuota Pupuk subsidi masih sangat kurang. agar menambah kuota pupuo subsidi dengan berkoordinasi dengan pihak terkait.
  2. Penerima Alsintan masih ada yang belum tepat sasaran.
  3. Masih rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor Peternakan. Sehingga agar lebih fokus lagi.

Dinas Kesehatan :

  1. Terdapat indikasi adanya obat-obatan kadaluwarsa di Puskesmas.
  2. Tidak tepat dan tidak meratanya penempatan dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.
  3. Masih adanya tenaga kesehatan yang melalaikan tugasnya.

Direkomendasikan pemerataan dan evaluasi tenaga kesehatan.

BKPSDM

  1. Masih banyak jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi. Agar proses mutasi sesuai latar belakang pendidikan dan kompetensi pejabat.

Dinas PUPR

  1. Masih banyak proyek fisik yang dikerjakan oleh rekanan yang tidak profesional. Direkomendasikan agar penunjukkan rekanan dan tender sesuai aturan dan mendapatlan rekanan yang profesional.
  2. Banyaknya penundaan pekerjaan proyek sehingga banyak proyek fisik yg tidak selesai. Direkomensasikan agar pengerjaan proyek dimulai awal tahun.
  3. Agar temuan BPK ditindaklanjuti. Misalnya kelebihan bayar dengan pihal ketiga

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman :

  1. Penempatan rumah nelayan belum tepat sasaran. Agar di rumah nelayan harus ditempati dengan orang yang benar berprofesi sebagai nelayan.

Dinas PMD

  1. Agar evaluasi dan pengawasan dana desa ditingkatkan. Karena permasalahan dana desa di BS tergolong tinggi.

Dinas Satpol PP dan Damkar

  1. Agar penegakkan Perda dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti Perda hewan ternak dan perda lainnya.

Koperindag :

  1. Diharapkan dapat memberilan pelayanan, keamanan, kenyamanan dan kerapian pasar.

Dinas Sosial :

  1. Dalam mengatasi permasalahan sosial yang ada agar menggunakan data terbaru dan agar melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial setiap tahun agar tepat sasaran.

Dinas Pariwisata :
Agar membangun dan menata tempat-tempat wisata baru yang bisa diandalkan di Bengkulu Selatan.

BPKAD :

  1. Agar segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK agar bisa meraih predikat atau Opini WTP
  2. Masih terdapat penggunaan dan pemakaian kendaraan dinas baik motor dinas maupun mobil dinas yang tidak tepat. Agar ditertibkan.
  3. Dalam pengelolaan aset daerah agar semuanya tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).

RSUD Hasanudin Damrah :

  1. Menyesalkan pembangunan gedung yang tidak selesai. Segera ambil langkah-langkah penyelesaian pembangunan gedung.
  2. Keluhan pelayanan kesehatan masih sangat tinggi. Agar dievaluasi kinerja dan penempatan dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya.

Rekomendasi tersebut secara resmi dituangkan dalam Keputusan DPRD Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2018. (ADV)