Pembangunan Pelabuhan PT Jatropha Solution Ancam DAS Sungai Air Pino

by
Pelabuhan kapal PT Js yang di bangun di Sungai Air Pino
Pelabuhan kapal PT Js yang di bangun di Sungai Air Pino

//DLHK Belum Terima Kajian Lingkungan//

LINTASBENGKULU.COM, BS – Terkait pembangunan Ponton (pelabuhan apung) oleh PT  JS (Jatropha Solution) di sungai Air Pino, Kecamatan Pino Raya. Dinas Lingungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan mengaku belum pernah menerima usulan kajian lingkungan dari PT JS. Sehingga dengan pembangunan pelabuhan tersebut diduga ancam kerusakan Daerah Aliiran Sungai (DAS)

Kepala Dinas DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan Erwin Muchsin, melalui Kasi Perlindungan SDA Fitrial Reftugustadinata, kepada lintasbengkulu.com menyampaikan, bahwa hingga saat di temui di ruang kerjanya Jumat (30/11/18), Dinas LH BS ini belum pernah menerima usulan kajian terkait pelabuhan mini yang telah dibangun oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit tersebut.

“Kalau rencana PT JS akan membangun tambang galian C, iya sudah ada permohonannya. Dan itu sudah pernah kami survey, tapi kalau untuk kajian lingkungan terkait pembangunan Ponton itu belum ada,” terang Fitrial.

Apakah pembangunan pelabuhan kapal yang dilakukan oleh PT JS itu menyalahi prosedur. Dengan tegas Kasi Perlindungan SDA Dinas DLHK BS ini menyatakan kalau pihak PT JS jelas-jelas menyalahi aturan. Apalagi belum dikeluarkannya izin sudah berani melakukan pembangunan, kata Fitrial.

“Jelas mengangkangi Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tegasnya.

Lebih jelas disampaikan Fitrial, pada pasal 36 ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib
memiliki izin lingkungan. Sedangkan  pada ayat (2) berbunyi yaitu, Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. Namun tahapan ini belum pernah dilakukan. Berbicara masalah unsur pidananya ada pada pasal 109,  jelas Kasi Perlindungan SDA DLHK BS ini.

Dengan hal tersebut, rencananya pihak DLHK akan melakukan rapat bersama dengan bidang-bidang terkait untuk membahas dugaan adanya pengerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) air Pino oleh PT JAtropa ini.

“Setelah rapat nanti PT JS ini akan kita panggil,” demikian Fitrial Reftugusnata. (tom)